BREAKING NEWS

Kebakaran Jenggot! Edi Mubarok Bantah Tudingan Kepemilikan dan Pembakaran Lahan 60 Hektare di Pulau Mentaro

 


JAMBI—Polemik kebakaran lahan seluas kurang lebih 60 hektare di Desa Pulau Mentaro, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), terus bergulir. Anggota DPRD Tanjabtim, Edi Mubarok, membantah tudingan yang mengaitkan dirinya dengan kepemilikan maupun pembakaran lahan tersebut.

Edi menyebut informasi yang mengaitkan dirinya dengan lahan dan peristiwa kebakaran itu sebagai hoaks.

Namun, bantahan tersebut justru membuka ruang bagi publik untuk mempertanyakan lebih jauh mengenai siapa sebenarnya pihak-pihak yang menguasai lahan tersebut dan bagaimana hubungan mereka dengan Edi Mubarok.

Berdasarkan penelusuran informasi di lapangan, lahan kurang lebih 60 hektare tersebut disebut-sebut berada dalam penguasaan sejumlah orang yang memiliki hubungan keluarga dekat dengan Masril, Kepala Desa Pulau Mentaro.

Nama-nama yang disebut antara lain istri, paman, adik, keponakan serta sejumlah anggota keluarga dekat lainnya. Fakta mengenai status kepemilikan, penguasaan maupun alas hak atas lahan tersebut tentunya masih perlu dibuktikan melalui dokumen pertanahan dan pemeriksaan aparat penegak hukum.

Yang menjadi sorotan, Edi Mubarok Merupakan abang kandung dari Masril Kepala Desa Pulau Mentaro, ia juga disebut beberapa kali terlihat berada di sekitar lokasi lahan tersebut, Sejumlah dokumentasi visual yang beredar juga disebut menunjukkan keberadaan dirinya di sekitar kawasan yang menjadi objek polemik.

Penyelidikan bisa dimulai memanggil Siapa saja pemilik lahan yang terbakar tesebut, yang menyebabkan banyak kabut asap dan merugikan banyak pihak, kita berharap fakta bisa terungkap apakah faktor alam Penyebab Kebakaran atau siapa sebenarnya pelaku dari pembakaran lahan tersebut.

Persoalan ini semakin menarik perhatian karena nama Edi Mubarok sebelumnya juga disebut-sebut dalam polemik penguasaan lahan perkebunan sawit eks PT RKK di Desa Puding dengan luas sekitar 600 hektare Secara Ilegal dan melawan hukum.

Berdasarkan informasi dan dokumentasi video yang beredar, Edi Mubarok diduga pernah berada dalam kegiatan yang melibatkan massa untuk mengklaim atau menguasai kawasan perkebunan tersebut.

Bahkan, muncul informasi mengenai keberadaan alat berat jenis excavator di kawasan tersebut yang diduga memiliki keterkaitan dengan Edi Mubarok.

Namun, informasi mengenai kepemilikan excavator maupun keterlibatan Edi dalam aktivitas penguasaan lahan tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. Aparat penegak hukum perlu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kepemilikan alat, pihak yang mengoperasikan, serta tujuan penggunaannya di lokasi.

Polemik ini menimbulkan pertanyaan lebih besar mengenai posisi seorang anggota DPRD yang seharusnya menjalankan fungsi representasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat bukan sebaliknya merampas Hak Rakyat.

Jika benar terdapat konflik penguasaan lahan yang melibatkan masyarakat, maka seorang wakil rakyat semestinya berada di posisi yang mendorong penyelesaian secara hukum, transparan dan berkeadilan, bukan justru muncul dalam polemik perebutan atau penguasaan lahan secara ilegal dan melawan hukum.

Rian Jekh Nanda.SH, Praktisi hukum Provinsi Jambi, menilai persoalan tersebut harus dibuka secara terang agar tidak menimbulkan spekulasi dan konflik horizontal di tengah masyarakat.

“Kalau memang tudingan itu hoaks, sangat mudah membuktikannya. Buka dokumen kepemilikan lahannya, siapa pemegang alas hak, siapa yang menguasai, dan siapa saja yang memiliki hubungan hukum dengan lahan tersebut. Jangan berhenti pada bantahan,” ujarnya.

Menurutnya, aparat penegak hukum juga perlu melakukan verifikasi secara independen terhadap dugaan pembakaran lahan 60 hektare maupun polemik lahan eks PT RKK.

“Publik membutuhkan fakta, bukan sekadar bantahan. Kalau tidak ada keterlibatan, tentu pemeriksaan dan pembuktian akan membersihkan nama pihak-pihak yang dituding. Sebaliknya, jika ditemukan pelanggaran, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Polemik ini kini menyisakan sejumlah pertanyaan, siapa sebenarnya pemilik sah lahan 60 hektare tersebut? Siapa yang menguasainya? Apa hubungan masing-masing pemilik dengan keluarga Kepala Desa Pulau Mentaro? Siapa yang bertanggung jawab atas kebakaran? Dan apakah benar terdapat keterlibatan pihak tertentu dalam upaya penguasaan lahan eks PT RKK seluas 600 hektare secara ilegal ?

Semua pertanyaan tersebut semestinya dijawab melalui dokumen, bukti lapangan, dan proses hukum yang transparan, bukan sekadar saling bantah di ruang publik. Tutupnya.

Berita Terbaru
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
Posting Komentar