BREAKING NEWS

Ekonomi Jambi Terendah di Sumatera, Iin Habibi: Ini Alarm Kegagalan Arah Pembangunan!

 


JAMBI – Terpuruknya pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi yang menempati posisi terendah dari 10 provinsi di Sumatera pada Triwulan III 2026 menjadi rapor merah bagi Pemerintah Provinsi Jambi. Kondisi ini bukan sekadar persoalan perlambatan ekonomi, tetapi juga menunjukkan adanya persoalan serius dalam arah, prioritas, dan efektivitas kebijakan pembangunan daerah.

Pengamat Kebijakan Publik, Inta Umri Habibi, SE., ME., atau yang lebih dikenal dengan Iin Habibi, menilai capaian tersebut harus dibaca sebagai bentuk kegagalan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi Jambi menjadi pertumbuhan yang lebih kuat dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, sangat ironis ketika Jambi memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari perkebunan, pertambangan, pertanian hingga potensi perdagangan dan industri, tetapi justru tertinggal dibandingkan seluruh provinsi lain di Sumatera.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis 5 November 2026, pertumbuhan ekonomi Jambi pada Triwulan III 2026 hanya mencapai 3,91 persen secara tahunan (year-on-year). Angka ini mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar 4,82 persen atau terkoreksi 0,91 poin persentase.

Lebih memprihatinkan lagi, pertumbuhan ekonomi Jambi berada jauh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,47 persen. Artinya, Jambi tertinggal 1,56 poin persentase dari capaian nasional.

Di Pulau Sumatera, posisi Jambi bahkan berada di urutan terakhir. Sementara sembilan provinsi lainnya mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi, yakni Kepulauan Riau 7,52 persen, Sumatera Selatan 5,06 persen, Lampung 5,02 persen, Sumatera Utara 4,86 persen, Kepulauan Bangka Belitung 4,82 persen, Sumatera Barat 4,69 persen, Bengkulu 4,66 persen, Riau 4,65 persen, dan Aceh 4,13 persen.

"Ini harus menjadi alarm keras bagi Pemerintah Provinsi Jambi. Kita tidak sedang membicarakan perbedaan angka statistik semata, tetapi sedang melihat ketertinggalan ekonomi daerah. Ketika sembilan provinsi lain di Sumatera mampu tumbuh lebih tinggi, sementara Jambi justru berada di posisi paling bawah, maka pemerintah tidak bisa terus berlindung di balik narasi keberhasilan pembangunan," tegas Iin.

Ia menilai, capaian tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi yang dijalankan belum mampu menghasilkan daya ungkit yang memadai. Pemerintah harus berani mengakui bahwa ada yang tidak berjalan efektif dalam strategi pembangunan selama ini.

"Kalau indikator pertumbuhan ekonomi terus melemah, sementara potensi daerah begitu besar, pertanyaan mendasarnya adalah apa yang sebenarnya sedang dikerjakan pemerintah? Apakah pembangunan sudah diarahkan pada sektor-sektor produktif, atau justru terlalu sibuk mengejar proyek fisik dan pembangunan yang terlihat monumental, tetapi tidak cukup kuat menggerakkan ekonomi masyarakat?" ujarnya.

Iin menjelaskan, persoalan mendasar ekonomi Jambi juga terlihat dari struktur perekonomian yang masih bergantung pada sektor primer.

Data BPS menunjukkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi kontributor terbesar terhadap PDRB Jambi dengan kontribusi 34,27 persen. Namun, sektor tersebut hanya tumbuh 2,53 persen. Sementara sektor pertambangan dan penggalian tumbuh 2,90 persen.

Menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi ekonomi Jambi belum berjalan optimal. Ketergantungan terhadap komoditas mentah membuat perekonomian daerah rentan terhadap fluktuasi harga dan belum mampu menciptakan nilai tambah secara maksimal.

"Jambi jangan hanya bangga karena memiliki sawit, karet, kopi, kayu manis, minyak dan gas bumi serta sumber daya tambang. Pertanyaannya, seberapa besar kekayaan itu memberikan nilai tambah bagi daerah? Berapa banyak industri pengolahan yang dibangun? Berapa banyak tenaga kerja lokal yang terserap? Dan seberapa besar peningkatan pendapatan masyarakat yang dihasilkan?" kritiknya.

Ia juga menyoroti pentingnya konsistensi pemerintah dalam merealisasikan agenda hilirisasi, pengembangan kawasan industri, dan pembangunan infrastruktur strategis yang selama ini menjadi bagian dari wacana pembangunan daerah.

Menurutnya, visi pembangunan tidak boleh berhenti pada dokumen perencanaan, seremoni, maupun janji investasi. Seluruh agenda tersebut harus dibuktikan melalui realisasi investasi, peningkatan kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja, dan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Kalau kawasan industri belum menjadi penggerak ekonomi, hilirisasi belum memberikan dampak signifikan, dan investasi belum mampu menyerap tenaga kerja secara optimal, maka pemerintah harus mengevaluasi keseriusan dan konsistensi pelaksanaannya. Jangan sampai visi pembangunan hanya bagus di atas kertas, tetapi lemah dalam realisasi," tambahnya

Iin Habibi menilai setidaknya terdapat lima persoalan mendasar yang harus menjadi bahan evaluasi Pemerintah Provinsi Jambi.

Pertama, lemahnya transformasi ekonomi daerahPotensi sumber daya alam belum diikuti percepatan industrialisasi dan hilirisasi yang mampu menciptakan nilai tambah di dalam daerah.

Kedua, belum optimalnya kebijakan peningkatan produktivitas sektor unggulan. Sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi Jambi justru hanya tumbuh 2,53 persen. Ini menuntut pembenahan serius terhadap produktivitas petani, infrastruktur pertanian, distribusi pupuk, teknologi, dan kepastian pasar.

Ketiga, belum kuatnya daya tarik investasi produktif. Pemerintah harus mampu menghadirkan iklim investasi yang mendorong industri pengolahan, memperluas lapangan pekerjaan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

Keempat, prioritas belanja daerah perlu dikoreksi. APBD tidak boleh hanya habis untuk belanja rutin, proyek Monumental, dan kegiatan administratif. Belanja pemerintah harus menjadi instrumen untuk menggerakkan ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya beli masyarakat.

Kelima, lemahnya pengukuran keberhasilan pembangunan berdasarkan hasil nyata. Pemerintah tidak cukup hanya melaporkan realisasi program dan serapan anggaran. Harus ada ukuran keberhasilan yang jelas melalui pertumbuhan ekonomi, penurunan pengangguran, pengurangan kemiskinan, peningkatan investasi, produktivitas, dan pendapatan masyarakat. 

Menurut iin, "Jangan sampai pemerintah terlalu sibuk membangun sesuatu yang monumental, tetapi gagal membangun fondasi ekonomi rakyat. Gedung bisa berdiri megah, jalan bisa dibangun, anggaran bisa terserap, tetapi kalau pertumbuhan ekonomi justru menjadi yang terendah se-Sumatera, maka ada persoalan besar yang tidak boleh ditutup-tutupi," tegasnya.

Ia juga meminta Pemerintah Provinsi Jambi melakukan evaluasi terbuka terhadap capaian visi dan misi pembangunan daerah. Evaluasi tersebut harus menjawab apakah program-program prioritas pemerintah benar-benar memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Ini bukan soal mencari kesalahan atau menyudutkan pemerintah. Tetapi pemerintah harus memiliki keberanian politik untuk mengakui kekurangan dan memperbaiki kebijakan. Jangan sampai masyarakat terus diminta bersabar, sementara indikator ekonomi justru menunjukkan Jambi semakin tertinggal," katanya.

Iin menegaskan, posisi Jambi sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah di Sumatera merupakan peringatan serius terhadap efektivitas kepemimpinan dan kebijakan pembangunan daerah.

"Kalau sembilan provinsi lain di Sumatera mampu mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi, mengapa Jambi tidak? Jangan terus menjadikan potensi sumber daya alam sebagai kebanggaan, sementara kemampuan mengelolanya belum menghasilkan kesejahteraan yang optimal bagi rakyat."

"Sudah saatnya Pemerintah Provinsi Jambi berhenti berpuas diri dengan laporan keberhasilan administratif. Rakyat tidak membutuhkan sekadar angka realisasi anggaran dan proyek monumental. Rakyat membutuhkan pekerjaan, pendapatan yang layak, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, dan masa depan ekonomi yang lebih baik."

"Pertumbuhan ekonomi terendah se-Sumatera harus menjadi momentum evaluasi besar-besaran. Sebab, jika potensi daerah begitu besar tetapi hasil pembangunan justru tertinggal, maka yang harus diperiksa bukan hanya kondisi ekonominya, melainkan juga arah kebijakan dan kualitas kepemimpinan dalam mengelola pembangunan Jambi," tutup Iin Habibi.

Berita Terbaru
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
Posting Komentar