Oleh: Iin Habibi, Pengamat Kebijakan Publik* Lebih dari
sekadar gangguan layanan digital, persoalan yang dialami Bank Jambi telah
berkembang menjadi ujian besar terhadap tata kelola, keamanan siber, dan
akuntabilitas sebuah bank milik daerah. Hingga kini, masyarakat masih menunggu
kepastian kapan layanan mobile banking dapat kembali beroperasi secara normal,
sementara penjelasan yang diterima publik dinilai belum sepenuhnya menjawab
berbagai pertanyaan mendasar. Persoalan ini tidak boleh dipandang hanya sebagai
masalah teknis. Ketika sebuah bank mengalami insiden siber yang berdampak pada
layanan publik, maka yang dipertaruhkan bukan hanya sistem teknologi informasi,
melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tersebut. Publik
juga berhak memperoleh penjelasan yang utuh mengenai insiden keamanan siber yang
terjadi. Berbagai informasi yang beredar di ruang publik, termasuk mengenai
dugaan kerugian bernilai sangat besar, memerlukan klarifikasi yang transparan
dari pihak-pihak berwenang agar tidak terus memunculkan spekulasi. Dalam kondisi
seperti ini, keterbukaan informasi menjadi bagian dari tanggung jawab kepada
masyarakat, bukan sekadar pilihan. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana
sistem keamanan digital sebuah bank daerah dapat ditembus hingga menimbulkan
gangguan yang berkepanjangan? Apakah standar keamanan informasi telah diterapkan
secara memadai? Apakah sistem pengendalian internal, manajemen risiko teknologi
informasi, dan mekanisme mitigasi serangan siber telah berjalan sebagaimana
mestinya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut layak dijawab secara terbuka karena
menyangkut kepentingan ribuan nasabah. Lebih jauh lagi, masyarakat juga berhak
mengetahui sejauh mana hasil audit forensik digital yang pernah disampaikan
sedang berjalan. Apabila audit telah selesai, sudah sepatutnya hasilnya
diumumkan sesuai ketentuan yang berlaku. Jika masih berlangsung, publik perlu
memperoleh pembaruan yang jelas mengenai progresnya. Transparansi seperti ini
penting untuk memulihkan kepercayaan dan mencegah berkembangnya informasi yang
tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan
yang baik (*good governance*), transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip
yang tidak dapat ditawar. Sebagai bank pembangunan daerah yang mengelola dana
masyarakat dan berperan strategis dalam perekonomian Provinsi Jambi, Bank Jambi
memiliki tanggung jawab moral dan kelembagaan untuk menjelaskan secara terbuka
langkah-langkah yang telah dan sedang dilakukan dalam memulihkan sistem serta
memperkuat keamanan digital. Peristiwa ini juga harus menjadi momentum evaluasi
menyeluruh terhadap tata kelola teknologi informasi. Dewan Komisaris, Direksi,
serta seluruh organ pengawas internal perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap
sistem keamanan siber, kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi
informasi, hingga efektivitas manajemen risiko. Apabila ditemukan adanya
kelalaian atau kelemahan tata kelola, maka harus ada pertanggungjawaban sesuai
ketentuan yang berlaku. Masyarakat Jambi tidak hanya membutuhkan layanan mobile
banking yang kembali normal. Mereka membutuhkan kepastian bahwa sistem yang
digunakan benar-benar aman, bahwa setiap kelemahan telah diperbaiki, dan bahwa
terdapat akuntabilitas yang jelas atas insiden yang terjadi. Kepercayaan publik
merupakan aset terbesar sebuah bank. Sekali kepercayaan itu runtuh,
memulihkannya jauh lebih sulit daripada membangun kembali sebuah sistem
teknologi. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan ini tidak cukup hanya dengan
mengaktifkan kembali aplikasi mobile banking. Yang jauh lebih penting adalah
membangun kembali keyakinan masyarakat melalui keterbukaan, profesionalisme, dan
pertanggungjawaban yang jelas. Bank Jambi tidak boleh membiarkan publik terus
hidup dalam ketidakpastian. Semakin lama jawaban tertunda, semakin besar ruang
bagi spekulasi. Sudah saatnya seluruh fakta yang dapat disampaikan kepada publik
dijelaskan secara terbuka, sehingga masyarakat memperoleh kepastian, bukan
sekadar janji.
