Di Era Gubernur Al Haris, Investasi Asing di Jambi Terpuruk Urutan ke 29 Se Indonesia.
JAMBI— Rendahnya realisasi investasi asing di Provinsi Jambi pada Semester I 2025 menjadi catatan serius yang tidak boleh dianggap sebagai angka statistik semata.
Berdasarkan data yang ditampilkan GoodStats, realisasi investasi asing Jambi hanya sekitar US$34 juta, menempatkan Provinsi Jambi di peringkat ke-29 dari 38 provinsi di Indonesia. Posisi tersebut menunjukkan bahwa Jambi masih jauh tertinggal dibandingkan banyak provinsi lain dalam menarik modal asing.
Pengamat kebijakan publik Iin Habibi menilai capaian tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemerintah Provinsi Jambi, khususnya terkait strategi membuka ruang investasi dan menciptakan iklim usaha yang kompetitif.
“Kalau Jambi berada di urutan ke-29 dari 38 provinsi dalam realisasi investasi asing, ini bukan angka yang boleh dianggap biasa. Ini alarm keras bagi pemerintah daerah,” ujar Iin Habibi.
Menurutnya, investasi tidak datang hanya karena sebuah daerah memiliki sumber daya alam. Investor juga melihat kepastian hukum, kemudahan perizinan, infrastruktur, kepastian tata ruang, pelayanan birokrasi, keamanan berusaha, hingga keseriusan pemerintah daerah dalam mengawal investasi dari awal sampai beroperasi.
“Jangan hanya mengatakan Jambi terbuka untuk investasi. Pertanyaannya, apakah investor benar-benar merasa diberikan ruang, kepastian dan kemudahan untuk berinvestasi di Jambi?” katanya.
Iin menilai rendahnya posisi Jambi tersebut patut menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan investasi selama kepemimpinan Gubernur Al Haris. Namun, ia menegaskan bahwa rendahnya realisasi PMA tidak otomatis membuktikan adanya kebijakan yang sengaja menutup investasi.
“Ini bukan soal menyalahkan satu pihak. Tetapi pemerintah harus berani melakukan evaluasi secara terbuka. Apa yang membuat investor memilih Jawa, Sulawesi, Maluku Utara atau daerah lain, sementara potensi Jambi sangat besar?” tegasnya.
Data investasi menunjukkan persoalan ini semakin penting untuk dibahas. Pada 2024, data resmi Jambi mencatat realisasi PMA sekitar US$105,6 juta, sedangkan tahun 2025 angka investasi sekitar US$34 juta.
Menurut Iin, pemerintah tidak boleh terjebak pada pencitraan keberhasilan investasi hanya berdasarkan jumlah proyek atau seremoni penandatanganan kerja sama.
“Yang harus dilihat adalah berapa investasi yang benar-benar masuk, berapa proyek yang benar-benar berjalan, berapa tenaga kerja yang terserap, dan berapa besar dampaknya terhadap ekonomi masyarakat Jambi,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Jambi memiliki berbagai potensi yang seharusnya mampu menjadi daya tarik bagi investor, mulai dari sektor perkebunan, pertanian, energi, pertambangan, industri pengolahan, pariwisata hingga perdagangan.
“Kalau potensi sebesar itu tetapi realisasi investasi asing justru berada di urutan ke-29, pemerintah harus bertanya kepada dirinya sendiri, ada apa dengan iklim investasi Jambi?” katanya.
Iin berharap Pemerintah Provinsi Jambi tidak defensif menghadapi kritik tersebut. Menurutnya, kritik terhadap rendahnya investasi harus dijadikan momentum untuk membenahi kebijakan.
“Jangan alergi terhadap kritik. Justru posisi ke-29 ini harus menjadi cambuk. Pemerintah harus membuka data, mengevaluasi hambatan investasi dan mendengar langsung keluhan dunia usaha,” pungkasnya.
Baginya, investasi bukan sekadar angka dalam laporan pemerintah, tetapi menyangkut lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi dan masa depan masyarakat Jambi.
