Dilema Fiskal Daerah: Sumber Daya Alam Dikeruk, Hak Daerah Yang Terabaikan
Oleh: Iin Habibi, Pengamat Kebijakan Publik
Provinsi Jambi berada dalam sebuah dilema fiskal yang semakin sulit diabaikan. Di satu sisi, daerah memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah—mulai dari batubara, minyak dan gas bumi, perkebunan hingga berbagai komoditas strategis lainnya. Namun di sisi lain, besarnya aktivitas eksploitasi sumber daya alam tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kekuatan fiskal dan kesejahteraan masyarakat daerah.
Pertanyaannya sederhana ketika sumber daya alam daerah terus dikeruk, sejauh mana hak dan manfaat yang diterima daerah benar-benar sepadan?
Selama bertahun-tahun, daerah penghasil sering berada dalam posisi yang dilematis. Aktivitas pertambangan dan eksploitasi sumber daya alam berlangsung dalam skala besar, tetapi pemerintah daerah tetap menghadapi keterbatasan anggaran untuk membangun infrastruktur, memperbaiki jalan, meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas pelayanan kesehatan dan menciptakan lapangan pekerjaan.
Jangan sampai daerah hanya menjadi lokasi eksploitasi, sementara nilai tambah ekonominya justru lebih banyak dinikmati di luar daerah.
Dalam konteks Jambi, persoalan ini menjadi semakin penting karena sektor sumber daya alam memiliki kontribusi besar terhadap aktivitas ekonomi. Batubara, misalnya, bukan sekadar komoditas yang keluar dari wilayah Jambi. Di dalamnya terdapat persoalan lingkungan, kerusakan infrastruktur akibat aktivitas angkutan, dampak sosial masyarakat, serta kebutuhan anggaran untuk melakukan pemulihan dan pembangunan.
Karena itu, perdebatan mengenai Dana Bagi Hasil (DBH) tidak boleh berhenti pada berapa rupiah yang masuk ke kas daerah. Yang jauh lebih penting adalah apakah formula pembagian tersebut sudah benar-benar mencerminkan beban yang harus ditanggung daerah penghasil.
Daerah yang menjadi lokasi eksploitasi harus menanggung berbagai konsekuensi. Jalan rusak, tekanan terhadap lingkungan, perubahan sosial masyarakat, hingga kebutuhan pengawasan dan pemulihan lingkungan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Kalau manfaat ekonominya dihitung secara nasional, maka beban sosial dan ekologisnya juga harus dihitung secara adil, di sinilah pemerintah daerah harus berani memperjuangkan kepentingan fiskal daerah. Jangan sampai pemerintah daerah hanya menjadi penerima kebijakan dari pusat tanpa memiliki posisi tawar yang kuat untuk memastikan bahwa daerah penghasil memperoleh manfaat yang layak.
Namun, kritik terhadap pemerintah pusat juga harus diikuti dengan evaluasi terhadap pemerintah daerah, Ketika daerah mendapatkan DBH dan berbagai transfer fiskal lainnya, pertanyaannya adalah, sudah sejauh mana uang tersebut diubah menjadi kesejahteraan masyarakat?
Jangan sampai kita hanya sibuk menyalahkan pusat karena kecilnya porsi yang diterima daerah, tetapi lupa mempertanyakan efektivitas pengelolaan anggaran daerah sendiri.
Fiskal daerah harus diarahkan untuk membangun fondasi ekonomi baru. Ketergantungan terhadap sumber daya alam tidak boleh berlangsung selamanya. Batubara bisa habis, minyak dan gas bisa menurun produksinya, sementara kerusakan lingkungan dapat meninggalkan persoalan jauh lebih panjang.
Karena itu, setiap rupiah yang berasal dari eksploitasi sumber daya alam seharusnya menjadi modal untuk membangun ekonomi berkelanjutan.
Pemerintah daerah harus mulai serius mendorong hilirisasi, memperkuat UMKM, meningkatkan kualitas SDM, memperbaiki infrastruktur produktif, mengembangkan pertanian dan perkebunan bernilai tambah serta menciptakan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja.
Jangan sampai ketika sumber daya alam masih melimpah kita merasa kaya, tetapi ketika cadangan mulai menipis justru baru menyadari bahwa daerah tidak memiliki fondasi ekonomi yang kuat.
Dilema fiskal daerah sebenarnya bukan hanya persoalan berapa besar uang yang diterima daerah, tetapi juga persoalan keberanian pemerintah memperjuangkan hak daerah dan kecerdasan mengelola setiap penerimaan yang ada.
Jambi memiliki sumber daya alam, Jambi memiliki tenaga kerja, Jambi memiliki potensi ekonomi yang besar, Yang harus dipastikan adalah jangan sampai kekayaan alam Jambi pergi keluar, sementara masyarakat Jambi hanya mendapatkan sisa-sisa dan Jauh dari sekejahteraan.
Pemerintah daerah harus memperjuangkan keadilan fiskal. Pemerintah pusat harus memastikan formula pembagian yang lebih adil bagi daerah penghasil. Dan masyarakat harus terus mengawasi bagaimana seluruh penerimaan tersebut digunakan.
Sebab pada akhirnya, sumber daya alam bukan hanya soal komoditas yang bisa dijual. Ia adalah kekayaan publik yang harus dikembalikan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat.
Jangan sampai daerah kaya sumber daya alam, tetapi miskin ruang fiskal dan miskin kesejahteraan, Sumber daya alam boleh dikeruk, tetapi hak dan masa depan daerah tidak boleh di abaikan.
