Iin Habibi: Data BPS Tampar Pemprov Jambi, Pengangguran Sarjana Tertinggi, Triliunan APBD di kelola ugal-ugalan

 Iin habibi ; Pengamat Kebijakan Publik

JAMBI– Data dalam Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi menunjukkan persoalan serius yang seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Pada November 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jambi tercatat sebesar 4,08 persen. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah tingginya angka pengangguran pada kelompok lulusan perguruan tinggi yang mencapai 6,97 persen, tertinggi dibandingkan seluruh jenjang pendidikan.

Menanggapi kondisi tersebut, Pengamat Kebijakan Publik Provinsi Jambi, Iin Habibi. menilai arah pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi masih belum menyentuh akar persoalan ekonomi masyarakat, yakni penciptaan lapangan kerja.

Tingginya angka pengangguran lulusan perguruan tinggi bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga dapat memicu berbagai persoalan sosial. Ketika semakin banyak sarjana tidak memperoleh pekerjaan yang layak, akan muncul potensi meningkatnya kemiskinan, kesenjangan sosial, menurunnya daya beli masyarakat, hingga meningkatnya frustrasi sosial di kalangan generasi muda. Dalam jangka panjang, kondisi ini juga berisiko mendorong meningkatnya kriminalitas, urbanisasi yang tidak terkendali, serta hilangnya produktivitas sumber daya manusia yang telah menghabiskan biaya besar untuk pendidikan."

Data ini menjadi peringatan keras bahwa pembangunan yang selama ini dilakukan belum mampu menghadirkan kesempatan kerja yang memadai, khususnya bagi generasi muda terdidik. Ketika lulusan universitas justru menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi, berarti ada persoalan serius dalam arah kebijakan pembangunan daerah," ujar Iin Habibi.

Menurutnya, selama beberapa tahun terakhir pemerintah lebih banyak menitikberatkan anggaran pada pembangunan fisik bersifat monumental yang bukan sepenuhnya menjadi skala prioritas dibutuhkan maysarakat. Meskipun pembangunan infrastruktur memiliki peran penting, proyek-proyek tersebut dinilai belum memberikan multiplier effect yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat maupun peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Pembangunan monumental tidak bisa dijadikan ukuran utama keberhasilan pemerintah apabila belum mampu menggerakkan ekonomi rakyat. Yang dibutuhkan masyarakat hari ini bukan sekadar bangunan yang megah, tetapi kebijakan yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat," tegasnya.

Iin mengatakan, indikator keberhasilan pembangunan seharusnya tidak hanya diukur dari banyaknya proyek yang diresmikan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menghadirkan investasi produktif, memperluas kesempatan kerja, dan menurunkan angka pengangguran.

Ia menilai Provinsi Jambi memiliki potensi besar melalui sektor perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan pertanian. Namun hingga kini potensi tersebut belum diolah menjadi kekuatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar karena masih minimnya pengembangan industri pengolahan di daerah.

Selama komoditas Jambi hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, maka nilai tambah ekonomi akan dinikmati daerah lain. Akibatnya, lapangan pekerjaan berkualitas juga tercipta di luar Jambi, sementara lulusan perguruan tinggi di daerah sendiri kesulitan memperoleh pekerjaan," katanya.

Karena itu, Iin mendorong Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengubah orientasi pembangunan dengan menjadikan penciptaan lapangan kerja sebagai prioritas utama dalam perencanaan APBD.

Menurutnya, pemerintah harus segera mempercepat pembangunan kawasan industri yang terintegrasi dengan potensi unggulan daerah sehingga mampu menarik investasi, mendorong hilirisasi komoditas, dan membuka ribuan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

Jambi membutuhkan kawasan industri yang benar-benar beroperasi, bukan sekadar menjadi rencana di atas kertas. Hilirisasi sawit, karet, batu bara, hingga komoditas pertanian harus menjadi agenda utama agar nilai tambah ekonomi dinikmati masyarakat Jambi sendiri," ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus memiliki orientasi yang jelas terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah harus berani menggeser paradigma pembangunan dari sekadar mengejar proyek fisik menuju pembangunan ekonomi produktif. Setiap rupiah APBD seharusnya mampu menciptakan kesempatan kerja, memperkuat sektor riil, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Jika tidak, maka pembangunan hanya akan menghasilkan bangunan yang megah, tetapi belum tentu menghadirkan kesejahteraan."

Di akhir pernyataannya, Iin mengingatkan bahwa tingginya pengangguran lulusan universitas merupakan sinyal bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan pembangunan daerah.

Keberhasilan seorang kepala daerah tidak akan dikenang dari banyaknya bangunan yang berdiri, tetapi dari seberapa besar ia mampu menghadirkan pekerjaan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Data BPS ini seharusnya menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengubah fokus pembangunan ke sektor-sektor yang memiliki multiplier effect tinggi terhadap perekonomian daerah dan benar-benar menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan."